Dukung Pengembangan Kemandirian Produksi Obat, Vaksin, dan Alkes Dalam Negeri

10-11-2022 / KOMISI IX
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Foto: Devi/nr

 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mendukung pengembangan kemandirian produksi obat, vaksin dan Alat Kesehatan (Alkes) dalam negeri. Ia menegaskan dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi satu pelajaran penting bagi hadirnya ketiga hal tersebut yang diproduksi oleh anak bangsa.

 

Karena itu, sebagai bagian dari mitigasi, maka seharusnya ekosistem industri obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam negeri mendapatkan insentif lebih sebagai bagian dari persiapan isu kesehatan pada masa mendatang.

 

"Belajar penuh dari pandemi Covid-19 yang sama sekali tidak kita duga terjadi lalu setiap negara pada awal-awal memprioritaskan kepentingan negaranya masing-masing. Maka di sinilah letak pentingnya kemandirian obat, vaksin dan alat kesehatan untuk mitigasi jika terjadi krisis kesehatan pada masa mendatang," ungkap Kurniasih dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (10/11/2022).

 

Semangat kemandirian tiga hal itu sejatinya sudah diturunkan dalam bentuk Inpres No 16 Tahun 2016. Namun, semua sektor baru berbenah dan bergerak setelah terjadinya Covid-19 pada medio 2020. “Jangan lagi ada peraturan tanpa implementasi. Kuncinya keberpihakan dan political will pemerintah, serius atau tidak untuk benar-benar mewujudkan kemandirian di produksi obat, vaksin dan alat kesehatan," terang Kurniasih.

 

Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar negeri ini tidak meragukan kapasitas putra bangsa dalam memproduksi obat, vaksin dan alat kesehatan. Terbukti, selama pandemi sudah lahir beberapa inovasi dan produksi karya anak bangsa seperti antigen, ventilator, USG, Rapid Test yang mampu mengidentifikasi berbagai penyakit dan yang teranyar, yaitu vaksin Covid-19 Indovac dan Inavac. 

 

"Secara kapasitas kita berani bersaing dan terbukti mampu melakukannya jika diberi kesempatan. Kuncinya itu, ada kemauan dan kesungguhan yang kuat dari pemerintah untuk benar-benar memberi kesempatan dan insentif bagi pengembangan industri kesehatan karya anak bangsa," ungkapnya.

 

Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI, tegasnya, akan mendesak agar Kemenkes, BPOM dan Biofarma segera menuntaskan peta jalan kemandirian obat, vaksin dan alat kesehatan agar bisa mengurangi ketergantungan impor. 

 

"Selain peta jalan, harus dipastikan kualitas produk dalam negri baik dan setiap warga negara bisa mendapatkan akses yang mudah untuk mendapatkan pelayanan dari produk obat, vaksin dan alat kesehatan karya anak bangsa tersebut," tutup Politisi PKS ini. (ann/rdn)

 

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...